Germany's Foreign Politics

Uraian tentang politik luar negeri Jerman selama negara ini berdiri sejak zaman kekaisaran sampai sekarang ini terhadap kawasan dan negara-negara lainnya dalam lingkup internasional, untuk lebih jelasnya dapat ditelusuri dan dibagi ke dalam beberapa era, diantaranya:

1. FP Era Kekaisaran Jerman

Sejak pemerintahan Otto Von Bismarck pada tahun 1871 hingga keruntuhan kekaisaran Jerman, negara ini memiliki situasi geografis yang disebut Mittellage. Pembuat kebijakan Jerman sangat terobsesi oleh ancaman pengurungan (Einskreisung) oleh negara tetangga yang tidak bersahabat. Oleh karena itu, setelah tahun 1871, tujuan politi luar negeri negara ini berpusat pada dua tujuan utama, yaitu:

1. Untuk membuat Prancis, musuh utama Jerman terisolasi

2. Untuk menyeimbangkan kekuatan utama lain untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menekan atau mendesak negara Jerman yang baru secara militer.

2. FP Era Nazi Jerman (1930-1945)

Politik luar negeri Jerman dibawah Hitler terfokus pada Lebensraum dan ekspansi dunia. Pada saat itu, Jerman berhasil menduduki Ceko, Polandia, Austria dan negara-negara sekitarnya. Konsep politik luar negeri Jerman saat itu sangat menekankan pada bidang militer. Seluruh industri, ekonomi, dan kerja sama dengan negara lain pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kemampuan militer Jerman. (Total War). Sementara itu, sebagai langkah lanjut dalam meluaskan politik Lebensraumnya terhadap penguasaan Eropa, Jerman mengadakan perjanjian dengan Italia dan Jepang pada tahun 1937 yang notabene memiliki karakteristik yang sama diantara ketiganya, yaitu sama-sama negara ekspansionis. Dalam kaitannya dengan keberadaan konsep negara nazi yang diusung oleh Hitler, hal ini menempatkan Jerman menjadi salah satu negara penyebab PD II karena politik luar negerinya tersebut.

3. FP Pasca Perang Dingin Jerman

Dua Perang Dunia dan Perang Dingin telah meninggalkan bekas yang sangat dalam bagi Jerman. Pertama, karena Jerman merupakan salah satu negara yang ikut bertanggung jawab dalam pecahnya Perang Dunia. Kedua, karena Jerman merupakan negara yang sangat dipengaruhi oleh Perang Dingin dan bipolaritas hingga memecah negara tersebut menjadi dua.

Setelah Perang Dingin berakhir, Jerman menghadapi situasi dunia yang sama sekali baru dan membutuhkan politik luar negeri yang baru juga Runtuhnya Soviet dan tembok Berlin menyebabkan Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu dan negara ini mendapatkan kedaulatan seutuhnya. Jerman bersatu diharapkan untuk berperan aktif secara global di era yang baru ini. Setelah unifikasi, Jerman harus memikirkan kembali prioritas nasionalnya, karena unifikasi berarti batas baru, sumber daya baru dan kembalinya Jerman menjadi pusat benua Eropa atau yang disebut Mittelage.

Dari pembagian era terhadap pengkajian bentuk politik luar negeri Jerman tersebut, fokus dari bentuk nyata implementasi politiknya juga dapat ditinjau lebih jauh. Ada beberapa jenis format politik luar negeri Jerman terhadap aktor-aktor internasional lainnya, diantaranya:

1. Franco-German relations : Hubungan yang baik dengan negara tetangga, terutama Prancis adalah salah satu fokus utama PLN Jerman. Kerjasama yang kuat antara Jerman dan Prancis dibutuhkan untuk memperkuat Uni Eropa, walaupun mereka memiliki perbedaan sejarah.

2. Transatlantic relations : German berusaha memperkuat kerjasama dengan AS. Sentimen anti AS yang ada di Eropa harus bisa ditangani oleh German dengan mengambil sikap netral. German juga memiliki posisi dan pertimbangan tertentu dengan tidak mengirim pasukan ke Iraq, tetapi tetap mengambil tanggung jawab dalam menegakkan keadilan dan HAM disana.

3. Organisasi internasional : German mengikuti berbegai kerjasama internasional yang membantu mencapai perdamaian, security, demokrasi, kemakmuran dan mengakui unifikasi Jerman. Jerman berfokus pada organisasi yang mendukungnya seperti Uni Eropa, NATO, PBB, OSCE dan sebagainya.

4. Russia & China : Jerman menginginkan Russia sebagai negara tetangga yang aman, stabil dan makmur. Untuk itu, Jerman perlu mengadakan kerjasama bersama UE dan Rusia untuk mengatasi masalah bersama di Eropa. China juga menjadi prioritas PLN Jerman karena posisinya yang semakin penting dalam ekonomi dunia. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan China, Jerman berusaha meningkatkan HAM, kerja sama ekonomi dan membuka pasar di China bagi UE.

5. Uni Eropa : Jerman merupakan sentral dari integrasi Uni Eropa dan harus meningkatkan perannya dalam organisasi regional ini. Sebagai negara dengan populasi dan ekonomi terbesar serta geografi di sentral Eropa, Jerman memiliki banyak kepentingan dalam Uni Eropa. Pertama, proses integrasi telah terbukti sebagai dasar yang cocok untuk menjamin perdamaian, kemakmuran dan keamanan Jerman. Kedua, UE denagn sukses telah merepresesntasikan kepentingan dan suara Jerman di Eropa. Dan ketiga, melalui UE, Jerman berhasil menjalin jaringan yang kuat dengan para tetangganya. Jerman telah mendapatkan keuntungan dari Uni Eropa dari segi politik, hukum, ekonomi dan lain-lain. Apabila Jerman terus mendukung integrasi dan kekuatan Uni Eropa, tentu Jerman aklan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari organisasi ini.

Sementara itu, untuk menerapkan politik luar negerinya, Jerman memiliki perangkat tertentu yang diberi pertanggungjawaban dalam melaksanakannya. Pengaplikasian nyata dari politik luar negeri tersebut dilakukan oleh beberapa pihak tertentu, antara lain:

1. Menurut Article 65 Basic Law, federal chancellor bertanggung jawab untuk foreign policy secara umum. Sedangkan Federal Chancellery (kantor chancellor) menjadi pusat dari koordinasi dan review foreign policy Jerman.

2. Peran eksekutif federal chancellor terbatas dalam pembentukan FP. Kebanyakan FP Jerman membutuhkan koalisi dan konsensus sebelum dapat terbentuk.

3. Departemen sentral yang merencanakan dan menjalankan FP adalah Departemen Luar Negerinya. Jerman memiliki korps diplomat professional untuk menjalankan FP.